Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based |

Kala DPR Berniat Mempersulit Eksekusi Mati Gembong Narkoba Dkk

Jakarta - Di tengah perang pemerintah melawan narkoba, DPR terang-terangan akan mempersulit upaya eksekusi mati, termasuk untuk para penjahat narkoba kelas kakap. Alasannya sederhana yaitu karena bandar narkoba kelas kakap itu telah insyaf atau berkelakuan baik, sehingga dinilai tidak layak untuk dieksekusi mati.

Draf tersebut tertuang dalam RUU KUHP yang tengah digodok oleh Komisi III DPR. "Pembuat UU tampaknya sudah tidak mengikuti tujuan pemidanaan yaitu sebagai pembalasan tetapi sebagai rehabilitasi," kata ahli hukum Prof Dr Hibnu Nugroho kepada detikcom, Rabu (30/3/2016).

Saat ini penerapan hukuman mati terbatas hanya kepada 6 jenis pidana yaitu tindak pidana makar, pembunuhan berencana, korupsi, pelanggaran HAM, terorisme dan narkotika. 

DPR menggagas para terpidana mati itu tidak perlu dijatuhi hukuman mati apabila dalam penjara selama 10 tahun berkelakuan baik sehingga hukumannya bisa diturunkan menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Menurut Hibnu, proses pemidanaan memiliki beragam variasi di tiap-tiap negara.

"Atau malah nanti ke arah kerja sosial. Jadi ini masalah pilihan sosial," ujar guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Namun gagasan itu dinilai kurang tepat karena masyarakat Indonesia masih memerlukan hukuman yang tegas dan keras. Di sisi lain, tekanan internasional dalam bidang HAM membayangi Indonesia. 

"Untuk Indonesia harus dipikir ulang, tapi kalau tidak nanti Indonesia takut dibilang tidak menjunjung HAM," cetus Hibnu.

Menurut anggota Fraksi PPP, Arsul Sani, ide tersebut mayoritas diterima seluruh fraksi.  Arsul mengatakan bahwa di akhir masa sidang lalu, Panja hanya meminta pemerintah sebagai pengusul untuk memperbaiki sistematika pasal.

"Secara fraksional, 8 fraksi sebenarnya sudah sepakat dengan norma-norma hukum terkait hukuman mati yang ada dalam RKUHP. FPDIP memberikan catatan agar hukuman mati dijatuhkan dengan prinsip kehati-hatian. F-PD meminta pasal hukuman mati dihapus," jelas Arsul yang fraksinya (PPP) juga menyetujui hal itu.

Fraksi yang menolak tegas usulan itu baru datang dari Fraksi PKS. Menurut anggota Fraksi PKS Nasir Djamil, ide tersebut bisa tumpang tindih dengan fungsi grasi yang dimiliki presiden. Selain itu, kewenangan mengurangi hukuman mati juga berpeluang oknum pemerintah bermain mata.

 

"Ini memberikan peluang dan potensi abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan bagi Kementerian Hukum. Misal ada yang divonis mati, karena ingin diberikan masa percobaan dan diubah hukuman matinya kemudian 'menyuap' pihak kementerian. Jadi ini potensial disalahgunakan," papar Nasir.

Kritik terhadap rancangan aturan ini salah satunya disampaikan oleh BNN. Menurut BNN, eksekusi mati adalah harga final untuk gembong narkoba.

"BNN tunduk pada aturan mekanisme hukum. Alangkah indahnya kalau sindikat narkotika dihukum berat-berat dan eksekusi dipercepat," kata Kabag Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi.

Sementara itu, hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun yang berkali-kali menjatuhkan hukuman mati keberatan dengan gagasan tersebut. Usulan DPR ini dinilai bertabrakan dengan fungsi lembaga pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Usulan DPR itu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai trias politika yang ada.

"Ini kan sama saja dengan mengubah putusan hakim. Ini akan membelenggu daya kreasi hakim dalam memutus sebuah kasus kalau nantinya akan diubah hukumannya," kata Gayus. 

Sumber : detik.com