Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based |

Rapat Bimtek Kejari Jakbar dengan DPRD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Di Hotel Sahira Butik, Bogor, Jawa Barat

(24/08/2016) Jakarta – Dalam upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang Panjang dengan kegiatan Bimbingan Tekhnis DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota, DPRD Kota Padang Panjang Sumatera Barat menyelenggarakan Rapat Bimtek dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat  (Kejari Jakbar)  membahas RAPERDA APBD TA 2017 dan RAPERKADA APBD TA 2017 berdasarkan PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum APBD TA 2017.  Pelaksanaan Bimbingan tersebut digelar di Hotel Sahira Butik yang berlokasi di Jl. Paledang No.53, Bogor, Jawa Barat (24/08), siang kemarin. Bimtek yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Padang Panjang dan sebagai pemapar materi yaitu Teguh Ananto, SH. MH, selaku Kasi Intelijen Kejari Jakbar.

Pembahasan materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan yakni meliputi  berbagai macam permasalahan timbulnya tindak pidana korupsi terkait rancangan anggaran pada saat pembahasan di DPRD. Hal tersebut menjadikan polemik tersendiri bagi anggota DPRD mana dalam pengambilan suatu keputusan selalu dihantui oleh bayang-bayang kesalahan yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang. Teguh menjelaskan, bahwa perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu penyalahgunaan wewenang yaitu melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. Hal ini berbeda apabila dalam suatu mengambil keputusan pejabat pemerintah yang dapat menggunakan Diskresi apabila terjadi kekosongan hukum dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kepentingan umum, namun harus diingat bahwa diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dihubungkan antara niat jahat/ mensrea dalam proses perancangan suatu anggaran dan pendapatan daerah di DPRD, dapat terlihat dari salah satu contoh kasus Yayasan Bestari. Yayasan Bestari merupakan yayasan yang sengaja dibentuk anggota DPRD Kabupaten Pontianak. Kasus dugaan korupsi ini terkait dengan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke Yayasan Bestari dan kemudian dibagi-bagikan kepada anggota DPRD. Apabila dihitung dari penyaluran dana itu sejak tahun 1999, maka nilainya mencapai Rp 4,7 miliar.

Baca juga >> Indonesian corruption watch : Kasus DPRD Pontianak dan Kutai Timur ke Pengadilan

 

Menutup paparannya,  Teguh Ananto berharap agar para anggota DPRD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat dapat mengambil pelajaran berharga dengan contoh nyata kasus Yayasan Bestari yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pontianak, agar menghindari praktek-praktek tindak pidana korupsi dan dapat menjalankan tugas serta fungsinya dalam mengemban amanah dari masyarakat.

 

(Tim Website Kejari Jakbar)

 

Last modified on Thursday, 25 August 2016 10:40