Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

Kejari Jakbar Selidiki Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Cengkareng

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menyelidiki dugaan penyimpangan penyediaan alat kesehatan di RSUD Cengkareng. Sudah ada beberapa orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan. 

"Telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 10 pejabat RSUD Cengkareng dan lima orang pihak swasta," kata Kasi Intel Kejari Jakarta Barat Teguh Ananto saat dimintai konfirmasi di kantornya, Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Hal itu diketahui setelah didapatkan temuan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kemudian melakukan penyelidikan sejak Mei 2017.

"Data awal berawal dari temuan BPK. Telah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh tim Pidsus (Pidana Khusus) Kejari Jakarta Barat sejak Mei 2017," kata Teguh.

Penyediaan alat kesehatan itu merupakan anggaran tahun 2014. 

"Jadi ada dugaan penyimpangan pengadaan alat kedokteran umum tahun anggaran 2014 pagu anggaran sebesar Rp 15 M, nilai kontrak Rp 10,8 M. (Penyedia) oleh PT HSR," ujar Teguh. 

Dalam anggaran tersebut, pihak RSUD Cengkareng menganggarkan pengadaan 12 item alat kedokteran umum. Namun pihak kejaksaan belum menentukan apakah ini termasuk kasus korupsi atau bukan. 

"Kasus ini akan ditentukan segera statusnya. Apakah kurang alat bukti atau dinaikkan ke penyidikan," kata Kajari Jakarta Barat Patris Yusrian Jaya. 

Sumber : detik.com