Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bekerja sama dengan Koperasi Teguh Sejahtera Bersama menerbitkan layanan Tilang Cash On Delivery, bagi pelanggar yang tidak mempunya waktu untuk mengambil berkas Tilang, dapat menghubungi melalui Whatsapp di Nomor 0812 8429 9818.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Slipi melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat.

Kegiatan itu ditujukan untuk evaluasi bersama pelaksanaan penegakan kepatuhan hukum (law enforcement) dalam pemberian program perlindungan kepada perusahaan virtual office.

Royyan Huda selaku Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Slipi mengungkapkan, dalam pertemuan yang dilakukan, kedua pihak sepakat melaksanakan sosialisasi bersama bagi perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan virtual office (VO) yang tercatat dan berdomisili di gedung-gedung perkantoran, di Jakarta barat.

"Sinergi bersama antara Kejari Jakbar dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Slipi nantinya akan diperluas dengan membentuk tim Pengawasan dan Pengendalian Pelaksananaan program BPJS Ketenagakerjaan, bersama unsur dari jajaran Pemerintahan Walikota Jakarta Barat dan Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Jakarta Barat melalui PPNS (Petugas Pengawas Ketenagakerjaan)," ujar Roy, Selasa (12/2/2019).

Roy menambahkan, tugas dari tim tersebut nantinya akan bersama-sama turun ke perusahaan-perusahaan peserta di lingkungan masyarakat untuk melakukan pengecekan atas kepatuhan dalam pemberian perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan perusahaan dengan memberikan dan menempelkan tanda stiker.

"Terdapat dua stiker berwarna yaitu warna hijau bagi yang sudah mendaftar dan stiker warna merah bagi yang belum mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Roy.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Jakarta Barat, Anggia Yusran, memastikan, pihak Kejari akan menjalankan fungsinya dalam melakukan pemanggilan kepada divisi legal perusahaan peserta untuk hadir memenuhi kewajibannya agar patuh terhadap status PDS (perusahaan daftar sebagian) baik untuk PDS Upah, PDS Program maupun PDS Tenaga kerja yang belum didaftarkan.

sumber berita & gambar : wartakota.tribunnews.