FORKOPIMKO Jakarta Barat hadir dalam Rapat MUSRENBANG Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melayani pengambilan SIM-STNK-KIR kendaraan bermotor terhadap pelanggar lalu lintas yang diputus verstek tanpa kehadiran pelanggar di PN Jakbar dan dapat diambil pada hari dan jam kerja | Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan penegakan hukum dengan hati nurani dan berdasarkan undang-undang. Masyarakat yang akan memberikan masukan, kritik dan saran atau melaporkan suatu tindak pidana korupsi dapat melalui website Kejari Jakarta barat melalui pengaduan@kejari-jakbar.go.id | Isi situs bersifat informatif, bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan R.I. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based |

FORKOPIMKO Jakarta Barat hadir dalam Rapat MUSRENBANG Tingkat Provinsi DKI Jakarta

(28/03/2022) Jakarta - Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan/ MUSRENBANG Tingkat Provinsi DKI Jakarta baru saja dilaksanakan Senin (28/03), pagi tadi. Acara yang dimulai sekira pukul 09.15 WIB itu telah diikuti sejumlah pejabat pada Pemprov DKI Jakarta meliputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D beserta jajaran.
Forum Komunikasi Pimpinan Kota/ FORKOPIMKO Kota Jakarta Barat turut mengikuti jalannya acara MUSRENBANG. Hadir langsung Walikota Administrasi Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, S.AP, M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto, SH., MH, Komandan Distrik Militer/ Dandim 0503/Jakarta Barat, Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa S.Sos., MM, serta Kapolres Metro Jakarta Barat, diwakili oleh Wakil Kapolres, AKBP Bismo Teguh Prakoso. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Yosua, SE tampak turut hadir diruang rapat Ali Sadikin kantor Walikota Jakarta Barat mengikuti acara Musrenbang Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang digelar secara Zoom Meeting dengan Gubernur.
Dalam paparannya, Walikota Jakarta Barat menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi isu strategis di wilayah Jakarta Barat yaitu meliputi banjir dan kemacetan. “Dari 13 (tiga belas) sungai di DKI Jakarta, 6 sungai diantaranya melewati wilayah Jakarta Barat yang berpotensi terjadinya luapan jika terjadi curah hujan dan debet air yang tinggi, serta datangnya air dari hulu berbarengan dengan meluapnya rob air laut”, jelas Walikota.
“Penyiapan lahan sekitar lokasi pembangunan tanggul/ perkuatan tebing serta penyiapan lahan strategis untuk pembuatan waduk dan embung dalam pengendalian banjir”, ungkap Walikota terkait permohonan dukungannya kepada tingkat Provinsi.
Isu strategis di Jakarta Barat yaitu terkait kemacetan. “Salah satunya terkait moda transportasi massal yang terintegrasi belum secara menyeluruh sampai kedaerah penyangga”, ujarnya.
Menyikapi persoalan tersebut Walikota Jakarta Barat kembali menyampaikan permohonan dukungan kepada Tingkat Provinsi untuk turut membantu memprioritaskan pembangunan jaringan transportasi massal yang terintegrasi di wilayah Jakarta Barat ke daerah penyangga.(Nrl/Tim)